BeritaNasionalPolitik

Pembebasan Para Tahanan Merupakan Bentuk Segi Kemanusiaan Dalam Mengatasi Pandemik wabah virus Corona, Dan Negara Di Untungkan Banyak Untuk Biaya Selama Mereka Bila Masih ditahan Mengirit Mencapai Ratusan Milyar.

Jarrakpospalangkaraya.com | Pembebasan puluhan ribu narapidana (Napi) lewat asimilasi sudah dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dengan alasan Kemanusiaan dan pencegahan wabah penyebaran virus corona baru atau Covid-19 kini menuai kritik. Pro dan kontra sepertinya itu si sudah biasa tapi disisi lain lebih banyak manfaat nya.
Bahwa negara justru diuntungkan karena sitausi covid 19 adalah suasana peceklik secara masip bukan gara gara napi. Kalau ada satu orang yang bermaslaah jangan di cap gara gara napi. Banyak negara di untungkan berapa biaya negara diselamatkan. Kalau dipakai bantuan langsung tunai kemasyarakat sangat bermamfaat.
Kriminal ada tidak ada pembebasan napi tetap ada itu maslah kehidupan, hanya sekian 1 % kejahatan yang timbul dari napi yang berulah dan dari sebagian besar tetep Kembali keluarga nya untuk berkumpul dan menjaga diri.
Ada yang mampu ada yang tidak mampu. Sekarang negara bagaimana caranya memajukan negara dan mengurangi kemiskinan dan langkah pemerintah harus yang bagus kita dukung yang jelek kita kritiki. Selaku pimpinan lsm jarrak tidak setuju kalau di cap Menkumham salah atas nama negara.

Dari sudut pandangan Jarrak justru meringankan pemerintah karena mengirit anggaran pengeluaran untuk makan mereka selama ditahan mencapai ratusan milyar.
Kalau masalah perampokan, pencurian itu tugas polisi atau penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan serta hakim dan lembaga penegak hukum lainnya. Ditembak saja di tempat biar kapok. Itu masalah integritas.
Supaya tidak terjadi perampokan atau pencurian masyarakat harus ikut peran dan menyampaikan keluhan keluhan kepemerintah apa yang menjadi masalah melalui stik holder yang ada diwilayah masing-masing masing propinsi. Kalau sudah mekanisme sudah dilakukan pemerintah tetap juga baru melakukan langkah yang sifatnya urget melalui perwakilan dewannya atau dpdnya atau bupati atau gubernur. Kita ini negara ada aturan dan cara cara yang demokratis. Sampaikan lewat wakil – wakil rakyat. Seandainya sudah disampaikan tidak ada perubahan juga, untuk periode berikutnya jangan dipilih lagi jadi wakil rakyat.
Timbang dari pada menghujat pemerintah dan berkata kasar yang nantinya akan berurusan dengan peneggak hukum menurut jhon kelli yang sudah harap melintang urusan lsm dan berorganisasi di indonesia.
Perlu diketahui penyebaran virus korona merupakan wabah pandemik di seluruh dunia termasuk di Indonesia, jadi hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah yaitu negara untuk melindungi segenap warga negaranya dan diatur dalam undang-undang wabah.
Penyebaran virus corona sendiri dapat digolongkan sebagi bencana non alam. (Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana berbunyi) yaitu:
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Menurut hemat kami, penyebaran virus corona termasuk bencana nonalam berupa epidemi atau wabah penyakit.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan empat aspek meliputi. ( Pasal 31 UU Penanggulangan Bencana). sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat : Kelestarian lingkungan hidup, Kemanfaatan dan efektivitas; dan Lingkup luas wilayah.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat. ( Pasal 32 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana) Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait pertanyaan Anda, menurut hemat kami, dapat dikaitkan dengan tahap-tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. (Pasal 33 UU Penanggulangan Bencana). Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: Pasal 48 UU Penanggulangan Bencana pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar;m, pelindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
Untuk skala nasional dilakukan oleh presiden skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skalakabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota dalam Pasal 51 UU Penanggulangan BencanaDalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi Pasal 50 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana Pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
Dengan demikian, dapat dikatakan penetapan status keadaan darurat bencana merupakan salah satu unsur dalam proses penanggulangan bencana.
Status Keadaan Darurat Wabah Penyakit Virus Corona
KEPKABNPB 9.A/2020 awalnya menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona berlaku selama 32 hari, terhitung sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Bagian Kedua KEPKABNPB 9.A/2020.
Yang dimaksud keadaan menurut ((pasal 1 angka satu peraturan Presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu prespres 17/2018). Adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau tetapi keadaan darurat bencana telah berakhir atau tidak diperpanjang namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi resiko bencana dan dampak yang lebih luas.

Sedangkan keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 angka 3 Perpres 17/2018).

Perpres 17/2018 pada dasarnya sejalan dengan UU Penanggulangan Bencana, di mana penentuan status keadaan darurat bencana tingkat nasional ditetapkan oleh presiden. (Pasal 2 Perpres 17/2018).

Namun dalam keadaan tertentu, Kepala BNPB dapat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Pasal 3 ayat (1) Perpres 17/2018).

Penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona didasari oleh keputusan pada rapat koordinasi antar kementerian/lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 28 Januari 2020. (Bagian Memperhatikan KEPKABNPB 9.A/2020Penyelenggaraan).

Penanggulangan bencana yang dimaksud dilakukan pada kondisi (Pasal 3 ayat (2) Perpres 17/2018) yaitu:

Adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum, dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia telah diperpanjang selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 ( Bagian Kesatu dan Kedua KEPKABNPB 13.A/2020).

Editor: GR

Penulis: Jhon

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close