Berita

Ukapkan Rizal Ramli Mengenai “Omnibus Gombal” dan “Begal Digital” Hasilkan Demokrasi Kriminal yang Tak Membawa Kesejahteraan

Jarrakpospalangkaraya.com | Di tengah Pandemi wabah virus Corona yang melanda di negara Indonesia dimana Kinerja partai politik di Indonesia belum memuaskan bagi perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Karena itu pula, kepercayaan publik terhadap partai politik berada pada titik nadir. Dan belum lagi ulah berbagai oknum yang terlibat kasus korupsi, membuat salah satu dari pilar utama dari demokrasi tersebut semakin rusak. Lantas dari mana praktik korupsi di partai politik itu bermula?
Mantan aktivis mahasiswa dan tokoh nasional Dr Rizal Ramli Kembali mengatakan bahwa praktik korupsi di dalam partai politik itu berawal dari upeti yang terjadi saat pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan presiden (Pilpres) upeti tersebut merupakan sudah budaya khas dijaman kerajaan-kerajaan siera jaman dahulu seperti majapahit.
“Dimana Partai politik umumnya mendapatkan uang dari upeti-upeti dari Pilkada dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Disitulah dimulai ‘Politik Uang’. Cabub, Cagub, Capres tinggal sewa bus2 Parpol, apalagi ada syarat Threshold — itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yang menghasilkan demokrasi kriminal !! Itulah mengapa demokrasi di Indonesia tidak membawa kesejahteraan rakyat. Sehabis itu mereka lupakan rakyat, karena sibuk menjadi begal untuk kembalikan uang ke sponsor sewa bus partai & perkaya diri & keluarganya,” ujar Rizal Ramli atau biasa disapa Bang RR dalam cuitan di Twitter-nya, @RamliRizal, di Jakarta, Senin (4/5).
Partai-partai, ujar mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, juga mendapatkan setoran selama dirinya berkuasa dalam pemerintahan. Dia mencontohkan misalnya terjadi dalam kasus BLBI, dan e-KTP. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya “begal” dalam sejumlah pembahasan undang-undang yang ujungnya hanya akan mengutungkan diri mereka.
“Selain upeti-upeti Pilkada & Pilpres, partai-partai canggih seperti Partai Golkar juga menerima uang-uang besar saat berkuasa seperti kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan Omni gombal dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: teknokrat-teknokrat rakus kuasa yg itu-itu saja. Mereka recidivists kejahatan kerah putih,” ujarnya.
Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, ke depan, ada sejumlah pembahasan UU, seperti UU Omnibus Law, harus terus diawasi.
“Itu yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi ‘Begal Digital’. Partai Golkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yg rugikan rakyat seperti OmniBus gombal, Begal Digital dan Perpu 2020 yg bakal jadi pintu masuk skandal-skandal keuangan,” pungkasnya.
Biang Masalah
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.
“Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis,” kata Uchok, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (2/4).
Uchok mengatakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik. Program pelatihan Kartu Prakerja, katanya, semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.
“Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
Menurut Uchok, dugaan ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja di antaranya nampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ngotot menjalankan program pelatihan tersebut. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas.
“BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu,” ungkap Uchok.
Karena itu, kata Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun tersebut. “Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.
Editor: GR
Sumber: Rizal Ramli

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close